ATR/BPN Gandeng 38 Perguruan Tinggi, Percepat Penyusunan 145 RDTR di 18 Provinsi

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas kapasitas penyusunan RDTR, seiring meningkatnya kebutuhan terhadap dokumen tata ruang yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyelesaian RDTR melalui dukungan kapasitas akademik dan tenaga ahli.

“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.

Menurut Ossy, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha.

“Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mengungkapkan, pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR sepanjang 2026–2028. Khusus pada 2026, target yang ditetapkan mencapai 500 RDTR.

Dalam skema kerja sama dengan perguruan tinggi, ditargetkan dapat diselesaikan 62 paket dengan volume 145 RDTR di 18 provinsi. Penyusunan RDTR tersebut akan diprioritaskan, antara lain, di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.

Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah mengirimkan permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaannya, terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 18 perguruan tinggi swasta (PTS).

“Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” kata Suyus.

Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring. Turut hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi ini diharapkan mampu mempercepat ketersediaan RDTR sekaligus memperkuat kepastian tata ruang dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.