Wamen ATR/BPN Dorong Integrasi Data Tanah dan Tata Ruang untuk Perkuat Kepastian Informasi

Hal tersebut disampaikan Ossy saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring, Kamis (8/10/2026).

Menurut Ossy, integrasi data diperlukan agar informasi mengenai status hak, pemanfaatan lahan, rencana tata ruang, infrastruktur, dan nilai ekonomi tanah dapat terhubung dalam satu ekosistem informasi yang terpadu. Konsep ini diarahkan dari One Map menuju One Parcel, hingga terwujudnya One Integrated Land Information Ecosystem.

Ia menjelaskan, nilai tanah dapat berubah secara signifikan akibat pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, aktivitas ekonomi, serta perubahan tata ruang. Karena itu, data pertanahan tidak seharusnya dikelola secara terpisah, melainkan saling terhubung untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat.

Ossy juga menekankan peran strategis profesi penilai dalam menjelaskan perubahan nilai tanah beserta faktor yang memengaruhinya. Dengan data yang terintegrasi, informasi nilai tanah dapat menjadi dasar untuk memahami perkembangan kawasan, menilai dampak pembangunan infrastruktur, serta mengukur konsekuensi ekonomi dari kebijakan tata ruang.

Seminar bertajuk Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy tersebut turut dihadiri Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, yang membuka kegiatan. Seminar ini diikuti peserta dari berbagai kementerian/lembaga, anggota MAPPI, dan perwakilan pemerintah daerah.