ATR/BPN Susun Anggaran 2027, Sekjen Tekankan Kualitas Output dan Dampak bagi Masyarakat

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan, tetapi juga kualitas output, kepatuhan, serta dampak nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, namun juga kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan hanya mengejar target, tetapi kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat harus menjadi perhatian,” ujar Dalu Agung saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).

Ia menjelaskan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.” Karena itu, seluruh program dan kegiatan ATR/BPN harus diarahkan untuk mendukung agenda tersebut melalui pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Dalu Agung mencontohkan kegiatan pengukuran, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat harus memiliki keterkaitan dengan penguatan produktivitas, investasi dan industri. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui pembiayaan perumahan, penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis, serta kepastian ruang.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menekankan pentingnya koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan program serta anggaran. Koordinasi tersebut diperlukan agar kinerja Kementerian ATR/BPN dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.

Ia juga meminta seluruh unit kerja memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian PPN/Bappenas, serta pemerintah daerah.

Selain itu, seluruh unit kerja diminta disiplin dalam menyampaikan laporan dan memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP). Pembaruan data secara berkala dinilai penting untuk memudahkan pemantauan perkembangan program dan anggaran secara efektif.

Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran. Turut hadir Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir.